AKPERSI tanggapi video Menko Pangan Zulkifli Hasan minta kasus keracunan MBG jangan disebar. Ketua Umum Rino Triyono dan Ketua OKK Toby minta Presiden audit program.
JAKARTA, riau21.com – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia AKPERSI angkat bicara tegas menanggapi beredarnya video pernyataan Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Dr H C Zulkifli Hasan S E M., Minggu (14/6/2026).
Dalam video itu, Zulkifli Hasan meminta masyarakat tidak menyebarkan atau memuat kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis MBG di media sosial. AKPERSI menilai pernyataan tersebut keliru dan berlawanan dengan arahan Presiden RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum AKPERSI Rino Triyono serta Ketua OKK DPP AKPERSI Toby memberikan tanggapan resmi saat ditemui awak media di kantor pusat AKPERSI.
Rino Triyono menegaskan, seorang pemimpin seharusnya fokus membenahi masalah, bukan mengeluarkan pernyataan yang membatasi hak publik untuk mengetahui kebenaran.
“Kami menegaskan, ucapan Bapak Zulkifli Hasan yang menyatakan ‘kalau anak sekolah kena racunan MBG, jangan sampai cari sensasi atau muat di media sosial’ adalah pernyataan yang sangat disayangkan. Seorang pemimpin seharusnya berpikir dan bertindak untuk membenahi masalah, bukan mengeluarkan kata-kata yang seolah melarang publikasi fakta. Sikap seperti ini tidak patut dicontoh,” tegas Rino Triyono, Ketua Umum AKPERSI.
Senada dengan itu, Ketua OKK DPP AKPERSI Toby menjelaskan pernyataan tersebut menimbulkan kesan keliru, seolah-olah jika ada anak yang sakit atau keracunan akibat makanan program pemerintah, hal itu harus ditutup-tutupi.
Padahal arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto justru sebaliknya.
“Perkataan beliau menimbulkan kesan: ‘kalau anak kita makan terus kena racunan sampai mati, jangan dimuat di media sosial’. Padahal Bapak Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika ada pelaksanaan MBG yang merugikan anak bangsa, contohnya ada yang sakit atau keracunan, silakan diekspos saja agar ketahuan masalahnya. Lho, ini koordinator pangan bukannya memperbaiki sistem dan kualitas pangan, malah punya pemikiran untuk menutupi masalah? Ini sangat keliru,” ujar Toby dengan nada tegas.
AKPERSI menilai pernyataan itu bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas publik.
Organisasi ini khawatir jika hal ini dibiarkan, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah justru melindungi pejabat, bukan melindungi rakyat dan masa depan anak bangsa.
Oleh karena itu, AKPERSI menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera melakukan audit menyeluruh terkait pelaksanaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis.
Tujuannya untuk memastikan keamanan pangan dan memulihkan kepercayaan publik.
“Kami dari AKPERSI meminta Bapak Presiden Prabowo agar segera mengaudit terkait hal ini. Jangan sampai masyarakat Indonesia beranggapan bahwa Bapak Presiden melindungi menteri atau pejabatnya, sementara hak dan keselamatan anak-anak kita diabaikan. Transparansi adalah kunci, dan kebenaran harus tetap disampaikan demi kebaikan bersama,” tambah Toby menutup pernyataannya.
AKPERSI berkomitmen untuk terus mengawasi dan menyuarakan kepentingan publik, serta mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan rakyat.
Sumber: DPP AKPERSI
Editor: Rosbinner Hutagaol
