PM2.5 tembus 903,6 dan 40.555 kasus ISPA, AKPERSI desak Kemendagri evaluasi.
PALEMBANG, riau21.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) Rino Triyono menilai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara efektif. Senin (5/10/2026).
Penilaian itu disampaikan menyusul karhutla yang hingga Minggu (4/10/2026) masih terjadi di sejumlah wilayah, kabut asap kembali menyelimuti Palembang, dan kualitas udara masuk kategori berbahaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya menilai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah gagal menangani persoalan karhutla secara efektif. Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Kita bicara fakta di lapangan,” ujar Rino dalam siaran pers DPP AKPERSI.
Rino menegaskan pernyataannya merupakan penilaian organisasinya berdasarkan kondisi dan data di lapangan, bukan untuk menjatuhkan pribadi.
Karhutla Masih di Enam Daerah
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 3 Oktober 2026, penanganan karhutla masih dilakukan di enam daerah, yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kota Palembang.
Pada 4 Oktober, kebakaran masih terjadi di Desa Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran, OKI, dengan luas sekitar 47 hektare. Di Palembang, kebakaran lahan juga masih terjadi di kawasan Talang Jambi.
Kualitas Udara Berbahaya
Rino menyoroti data kualitas udara pada 4 Oktober yang menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Palembang sempat mencapai 903,6 mikrogram per meter kubik, yang masuk kategori sangat berbahaya.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan semata. Ini persoalan keselamatan manusia,” katanya.
40.555 Kasus ISPA
Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 40.555 kasus ISPA sepanjang September 2026. Palembang tertinggi dengan 10.965 kasus, disusul Musi Banyuasin 5.617 kasus, dan Muara Enim 3.350 kasus.
Rino mempertanyakan evaluasi pemerintah daerah atas lonjakan tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih kuat pada pencegahan dibanding pengobatan setelah warga terpapar.
Desak Kemendagri Evaluasi
Atas kondisi itu, DPP AKPERSI mendesak Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi objektif berbasis data terhadap penanganan karhutla oleh Pemprov Sumsel.
AKPERSI juga meminta BNPB memperkuat operasi, Kementerian Kesehatan turun langsung membantu penanganan ISPA, serta Kementerian Kehutanan menindak tegas korporasi yang terbukti membakar lahan sesuai proses hukum.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas penilaian tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers.
Penulis: DPP AKPERSI
Editor: Rosbinner Hutagaol – AKPERSI Kota Pekanbaru-Riau
Reporter: Tim
Sumber: Siaran Pers DPP AKPERSI
