Jakarta, riau21.com – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP) secara tegas mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk segera turun tangan dan mengambil langkah luar biasa atas dugaan kelalaian medis di RSUP M. Djamil Padang yang berujung pada meninggalnya pasien bernama Alceo, anak dari Bapak Doris Flantika dan Ibu Nuri Khairma. Minggu (19/04/2026).
Peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan alarm keras atas potensi krisis dalam sistem pelayanan kesehatan publik di Indonesia.
Jika benar terjadi kelalaian, maka ini adalah bentuk kegagalan serius dalam menjaga keselamatan pasien—yang seharusnya menjadi prioritas utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum AMPKP, M. Ikbal, menegaskan bahwa negara tidak boleh menunjukkan sikap lamban apalagi abai terhadap kasus yang menyangkut nyawa manusia.
“Ini bukan sekadar kasus medis—ini menyangkut nyawa warga negara. Jika negara diam, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan rakyatnya.”
AMPKP menilai bahwa respons cepat, transparan, dan tegas dari pemerintah pusat adalah kunci untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.
Kami AMPKP Menuntut 3 hal :
1 Mendesak Kementerian Kesehatan RI membentuk tim investigasi independen dan membuka hasilnya ke publik tanpa kompromi.
2 Mendesak pencopotan Direktur Utama RSUP M. Djamil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif atas dugaan lemahnya pengawasan.
3 Menuntut proses hukum tanpa pandang bulu terhadap oknum tenaga medis yang terbukti lalai.
AMPKP menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata. Harus ada pertanggungjawaban nyata, baik secara hukum maupun kelembagaan.
“Jangan sampai nyawa anak bangsa hilang tanpa kejelasan. Jika tidak ada tindakan tegas, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia kesehatan di Indonesia.”
Sebagai bentuk komitmen, AMPKP menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk membuka kemungkinan membawa isu ini ke ruang publik yang lebih luas di tingkat nasional.
“Kami tidak akan mundur. Jika perlu, kami akan membawa isu ini ke tingkat nasional agar tidak ada lagi upaya pembiaran atau penutupan fakta.
Sumber: Ketum AMPKP, M.Iqbal
Editor: R.H
